Infocakrawala.com – JAKARTA – Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan, pemerintah seharusnya memang benar menolak kemudian tak berkompromi dengan serangan ransomware. Mengapa?
“Karena kalau dibayar, akan menyuburkan aksi serupa,” ungkapnya. “Paling buruk dampaknya adalah merestorasi ulang sistem juga menata kembali data yang tersebut dienkripsi,” ia menambahkan.
Alfons menyebut, setiap departemen maupun Kementerian seharusnya sudah ada mempunyai backup atau salinan data diluar data yg disimpan di tempat Pusat Informasi Nasional Sementara (PDNS 2).
“Kemungkinan buruknya adalah layanan terganggu juga ada data antar waktu yang hilang,” bebernya.
Sebaliknya, membayar tebusan ransomware adalah langkah berisiko. Meskipun mungkin saja tampak sebagai solusi tercepat untuk mendapatkan kembali akses ke data yang dimaksud dienkripsi, ada beberapa risiko yang digunakan perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membayar:
1. Tidak Ada Pemastian Pemulihan Data
Meskipun membayar tebusan, tidak ada ada jaminan bahwa pelaku serangan akan memberikan kunci dekripsi yang dimaksud berfungsi. Banyak perkara di area mana korban telah dilakukan membayar tebusan tetapi bukan pernah menerima kunci dekripsi, atau kunci yang diberikan tak berfungsi dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial lebih tinggi besar serta kehilangan data secara permanen.
2. Mendorong Serangan Lebih Lanjut
Membayar tebusan dapat memacu pelaku serangan untuk terus melakukan serangan ransomware. Ketika merek mengawasi bahwa korban bersedia membayar, dia akan semakin termotivasi untuk memiliki target individu, perusahaan, atau organisasi lain. Hal ini dapat memperburuk kesulitan ransomware secara global.
3. Mendanai Aktivitas Kriminal
Uang tebusan yang digunakan dibayarkan dapat digunakan oleh pelaku serangan untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya, seperti terorisme atau perdagangan manusia. Dengan membayar tebusan, secara tidak ada dengan segera dapat berkontribusi pada kegiatan ilegal tersebut.
4. Reputasi yang Rusak
Jika diketahui membayar tebusan ransomware, reputasi pemerintah dapat rusak. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat.
5. Permasalahan Hukum
Di beberapa negara, membayar tebusan ransomware dapat dianggap sebagai tindakan ilegal oleh sebab itu dapat melanggar undang-undang anti-terorisme ataupencucianuang.
