Infocakrawala.com – JAKARTA – Menteri Komunikasi juga Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah tak akan membayar atau memenuhi tuntutan senilai USD8 jt atau Rp131 miliar yang digunakan diajukan pihak penyerang Pusat Angka Nasional Sementara (PDNS) 2.
“Nggak, nggak, nggak akan. Tidak akan,” tegas Budi Arie terhadap wartawan usai hadir di Sidang Kabinet Paripurna tentang Perekonomian di tempat Istana Kepresidenan Jakarta, Mulai Pekan kemarin.
Budi mengatakan, ketika ini pusat layanan rakyat telah mampu diatasi. Serangan virus ransomware yang mana ditujukan terhadap PDNS 2, kata dia, berada dalam dievaluasi.
“Kita evaluasi, BSSN sedang forensik,” kata ia seperti dilansir dari Antara.
Budi juga menekankan bahwa serangan tidak diadakan terhadap PDN, melainkan terhadap PDNS 2.
“Supaya teman-teman media jangan salah, ini bukanlah PDN tapi PDNS 2 yang tersebut ada di tempat Surabaya. Bukan Pusat Angka Nasional. Karena sedang dibangun PDN-nya maka kita gunakan yang dimaksud sementara di area Surabaya,” kata dia.
Lebih terpencil terkait keamanan data publik berhadapan dengan serangan tersebut, Budi Arie mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus menjaga data-data masyarakat.
Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian secara terpisah menyampaikan bahwa gangguan yang mana terjadi pada Pusat Informasi Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan publik sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.
“Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0. Jadi memang benar ransomware ini dikembangkan terus. Ini adalah kami lihat dari sample setelahnya dilaksanakan forensik dari Badan Siber serta Sandi Negara (BSSN),” kata Kepala BSSN Letjen TNI Hinsa Siburian di area Jakarta.
Hinsa menyebutkan bahwa pemerintah melalui koordinasi Kementerian Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, lalu Telkomsigma pada waktu ini terus menelusuri serangansibertersebut.
